.jpg)
Pada kesempatan kali
ini saya akan membahas segala sesuatu tentang ruang lingkup ekonomi, mulai dari
definisi, metodologi ekonomi, masalah pokok & sistem perekonomian. “Ekonomi”
dan “Perekonomian” kata-kata ini mungkin tidak asing bagi para pembaca, baik
itu secara lisan atau non-lisan. Ya, kata-kata itu tidak asing bagi kita karena
dalam setiap siklus kehidupan tanpa kita sadari selalu berhubungan erat dengan
ekonomi, tapi pernahkah anda berpikir apa arti / makna sesungguhnya dari
ekonomi itu?. Sebenarnya arti ekonomi sudah kita pelajari semenjak kita duduk
dibangku SMA, nah tujuan saya untuk menjelaskan / mereview kembali tentang
ekonomi.
Menurut pemikiran saya definisi ekonomi
adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang transaksi jual beli
terhadap barang / jasa baik itu dalam tahap produksi, distribusi maupun
konsumsi. Selain definisi Ekonomi, ruang lingkup selanjutnya dari ekonomi akan
kita bahas seperti berikut.
a.) Metodelogi
Ekonomi
Ekonomi itu ilmu yang mengkombinasikan antara ilmu matematika,
statistik, dan
teori ekonomi. Metode kuantitatif yaitu menggunakan uang sebagai
alat tukar dalam masyarakat atau adanya suatu pergerakan atau pergerakan uang.
teori ekonomi. Metode kuantitatif yaitu menggunakan uang sebagai
alat tukar dalam masyarakat atau adanya suatu pergerakan atau pergerakan uang.
b.) Masalah
Pokok Ekonomi
Pokok
permasalahan yang ada diekonomi ada tiga, yaitu: produksi, konsumsi dan
distribusi.
· Produksi, menyangkut masalah usaha
atau kegiatan mencipta atau menambah
kegunaan suatu benda.
· Konsumsi, menyangkut kegiatan
menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu
benda.
· Distribusi, menyangkut kegiatan
menyalurkan barang dari produsen kepada
konsumen.
c.) Ada 4 sistem pereknomian yang ada
di dunia yaitu :
1.
Sistem Ekonomi Tradisional
Dalam sistem ekonomi tradisional,
tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk
pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain kegiatan ekonomi
yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi semuanya
diatur oleh masyarakat. Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada
negara-negara yang belum maju, dan mulai ditinggalkan.
2.
Sistem Ekonomi Terpusat
Pada sistem ekonomi ini, pemerintah
bertindak sangat aktif, segala kebutuhan hidup termasuk keamanan dan pertahanan
direncanakan oleh pemerintah secara terpusat. Pada umumnya sistem ekonomi
terpusat ini diterapkan pada negara-negara yang menganut paham komunis. Namun
karena kurang sesuai dengan aspirasi rakyat, akhir-akhir ini sudah
ditinggalkan.
3.
Sistem Ekonomi Pasar
Siapa saja bebas memproduksi barang
dan jasa, sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja lebih giat dan efisien.
Dengan demikian bagi produsen memungkinkan memperoleh laba sebesar-besarnya.
Jika barang atau jasa dapat dipasarkan, pada akhirnya produsen akan
menyesuaikan dengan keinginan dan daya beli konsumen. Salah satu ciri sistem
ekonomi pasar adalah berlakunya persaingan secara bebas.
4.
Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran pada umumnya ditetapkan
pada negara-negara berkembang. Dalam sistem ini sektor swasta dan pemerintah
sama-sama diakui. Sistem ekonomi campuran ini dasarnya merupakan perpaduan
antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar.
Apa
Sistem Perekonomian Indonesia?
Sistem
perekenomian yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila atau dikenal
juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi. Demokrasi Ekonomi berarti bahwa kegiatan
ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah
hasil pemilihan rakyat. Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi adalah
potensi, inisiatif, daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam
batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Adapun
ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem perekonomian kita karena
bersifat kontradiktif dngan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia adalah
sebagai berikut :
1. Sistem ”Free Fight Liberalism”, yang
menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain
2.
Sistem “Etatisme”, negara sagat
dominan serta mematikan potensi dan daya kresi unit-unit ekonomi di luar sektor
negara
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu
keompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
Dasar
Hukum Sistem Perekonomian Indonesia?
Indonesia
menganut sistem ekonomi Pancasila. Ini berarti bahwa sistem perekonomian di
Indonesia harus mengacu serta berdasarkan pada kelima sila dalam Pancasila.
Sehingga secara normatif landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia
adalah Pancasila dan UUD 1945. Jadi sistem perekonomian di Indonesia harus
berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan, serta Keadilan Sosial. Hal terpenting yang
harus diperhatikan dalam pelaksanaan sistem perekonomian di Indonesia adalah
KEADILAN yang merupakan titik tolak, proses, serta sekaligus sebagai tujuan
dari pelaksanaan ekonomi di Indonesia.
Landasan perekonomian
Indonesia adalah pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945 hasil Amendemen, yang
berbunyi sebagai berikut :
a.) Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
b.) Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara;
c.) Bumi,
air, dan kekayaan ala yang terkandung si dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
d.) Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
Sejarah
Perekonomian Indonesia?
Sejarah perekonomian
Indonesia di bagi menjadi tiga (3) orde, yaitu :
1. Ekonomi
Orde Lama (sebelum 1966)
Setelah
kemerdekaan 1945, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk sekali, ekonomi
nasional mengalami stagplasi akibat pendapatan penduduk Jepang, perang dunia ke
II, perang revolusi dan akibat manajemen ekonomi makro yang sangat jelek. Tahun
1945-1956 Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi liberal, kekuasaan ada
di tangan sejumlah partai politik dan sering terjadi konflik yang menyebabkan
kehancuran perekonomian nasional. Setelah terjadi transisi politik ke sistem
ekonomi atau demokrasi terpimpin (1957-1965), dimana kekuasaan militer dan
presiden sangat besar. Sistem politik dan ekonomi semakin dekat dengan haluan
dan pemikiran sosialis/komunis.
Keadaan
ekonomi Indonesia terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap
perusahaan-perusahaan asing menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi
semasa penjajahan Belanda. Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit
mendapatkan dana dari negara-negara barat, baik dalam bentuk pinjaman maupun
PMA. Dan untuk membiayai rekonstruksi ekonomi dan pembangunan Indonesia sangat
membutuhkan dana yang cukup besar. Pada September 1965 terjadi kudeta G 30S
PKI, yang meyebabkan terjadi perubahan politik yang sangat besar juga mengubah
sistem ekonomi yang dianut Indonesia dari sosialis ke semi kapitalis yang
mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin besar.
2. Ekonomi
Orde Baru (1966-1998)
Pada
maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan perhatian lebih
ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi
dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan system ekonomi
terbuka sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan pihak barat
terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sebelum rencana pembangunan melalui
Repelita dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi,
social, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Selain itu,
pemerintah juga menyusun Repelita secara bertahap dengan target yang jelas,
IGGI juga membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia.
Dampak
Repelita terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama pada
tingkat makro, pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan
rata-rata pertahun yang relative tinggi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di
Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin
presiden dalam menyusun rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga
berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak tahun 1973 atau 1974,
juga pinjaman luar negeri dan peranan PMA terhadap proses pembangunan ekonomi
Indonesia semakin besar. Akibat peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan
teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi Indonesia
mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi ke Negara semi industri.
3. Ekonomi
Orde Referensi (1998 sampai sekarang)
·
Pemerintahan BJ Habibie (1998)
Sejak juli 1997 rupiah mulai tidak
stabil dan mulai menggoncang perekonomian nasional. Pada oktober 1997 Indonesia
meminta bantuan keuangan IMF, nilai tukar rupiah terus melemah dari awalnya Rp.
2.500 per dollar AS sampai mencapai Rp. 15.000 per dollar AS, hal ini
menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang akhirnya juga
memunculkan krisis politik ditandai dengan turunnya presiden Soeharto pada
tanggal 21 Mei 1998 digantikan oleh wakilnya BJ Habibie.
·
Pemerintahan Abdurrahman Wahid /
Gusdur (1999)
Ketidakstabilan politik dan sosial yan
tidak kunjung surut selama pemerintahan Gusdur menaikkan tingkat country risk
Indonesia. Hal ini ditambah semakin buruknya hubungan antara pemerintah
Indonesia dengan IMF, membuat pelaku-pelaku bisnis termasuk investor asing
enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanam modalnya di Indonesia. Akibatnya
perekonomian nasional pada masa Gusdur tahun 2001 cenderung lebih buruk
daripada pemerintahan Habibie bahkan bias membawa Indonesia ke krisis kedua
yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial dan politik akan jauh lebih besar
daripada krisis tahun 1997.
·
Pemerintahan Megawati (2001)
Kabinet Gotong Royong pimpinan
Megawati menghadapi keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Gusdur seperti
tingkat suku bunga, inflasi saldo neraca pembayaran dan deficit APBN. Di masa
ini direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum
ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi
membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia,
dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Pada pemerintahan Megawati mulai
tahun 2002 dan di tahun 2003 kondisi makro ekonomi semakin membaik yakni
inflasi, tingkat suku bunga turun, kurs rupiah stabil, stabilitas politik tercipta
dan roda perekonomian dapat roda perekonomian dapat bergerak kembali.
·
Pemerintahan SBY 2004 sampai sekarang
Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi subsidi
BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi
oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi
sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bagi masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Bank Indonesia menetapkan
empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini,
yakni BI rate, nilai tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk
pengelolaan likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal.
Sumber materi :
http://carapedia.com/sistem_perekonomian_indonesia_info206.html
http://herildagultom.blogspot.com/2011/03/sejarah-sistem-ekonomi-indonesia.html
http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-ekonomi-menurut-para-ahli.html
http://fajar-dwidiw.blogspot.com/2013/04/pengertian-ekonomi.html
http://arhieword.wordpress.com/2012/02/06/sistem-perekonomian-indonesia-makalah/
