Ruang Lingkup Ekonomi

             

        Pada kesempatan kali ini saya akan membahas segala sesuatu tentang ruang lingkup ekonomi, mulai dari definisi, metodologi ekonomi, masalah pokok & sistem perekonomian. “Ekonomi” dan “Perekonomian” kata-kata ini mungkin tidak asing bagi para pembaca, baik itu secara lisan atau non-lisan. Ya, kata-kata itu tidak asing bagi kita karena dalam setiap siklus kehidupan tanpa kita sadari selalu berhubungan erat dengan ekonomi, tapi pernahkah anda berpikir apa arti / makna sesungguhnya dari ekonomi itu?. Sebenarnya arti ekonomi sudah kita pelajari semenjak kita duduk dibangku SMA, nah tujuan saya untuk menjelaskan / mereview kembali tentang ekonomi.

          

       Menurut pemikiran saya definisi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang transaksi jual beli terhadap barang / jasa baik itu dalam tahap produksi, distribusi maupun konsumsi. Selain definisi Ekonomi, ruang lingkup selanjutnya dari ekonomi akan kita bahas seperti berikut.

a.)   Metodelogi Ekonomi

      Ekonomi itu ilmu yang mengkombinasikan antara ilmu matematika, statistik, dan
      teori ekonomi. Metode kuantitatif yaitu menggunakan uang sebagai
      alat tukar dalam masyarakat atau adanya suatu pergerakan atau pergerakan uang.

b.)  Masalah Pokok Ekonomi

      Pokok permasalahan yang ada diekonomi ada tiga, yaitu: produksi, konsumsi dan distribusi.

·    Produksi, menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah

      kegunaan suatu benda.

·     Konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu

     benda.

·     Distribusi, menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada

     konsumen.

             c.)   Ada 4 sistem pereknomian yang ada di dunia yaitu :

1.    Sistem Ekonomi Tradisional

Dalam sistem ekonomi tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi semuanya diatur oleh masyarakat. Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada negara-negara yang belum maju, dan mulai ditinggalkan.

2.    Sistem Ekonomi Terpusat

Pada sistem ekonomi ini, pemerintah bertindak sangat aktif, segala kebutuhan hidup termasuk keamanan dan pertahanan direncanakan oleh pemerintah secara terpusat. Pada umumnya sistem ekonomi terpusat ini diterapkan pada negara-negara yang menganut paham komunis. Namun karena kurang sesuai dengan aspirasi rakyat, akhir-akhir ini sudah ditinggalkan.

3.    Sistem Ekonomi Pasar

Siapa saja bebas memproduksi barang dan jasa, sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja lebih giat dan efisien. Dengan demikian bagi produsen memungkinkan memperoleh laba sebesar-besarnya. Jika barang atau jasa dapat dipasarkan, pada akhirnya produsen akan menyesuaikan dengan keinginan dan daya beli konsumen. Salah satu ciri sistem ekonomi pasar adalah berlakunya persaingan secara bebas.

4.    Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran pada umumnya ditetapkan pada negara-negara berkembang. Dalam sistem ini sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui. Sistem ekonomi campuran ini dasarnya merupakan perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar.

Apa Sistem Perekonomian Indonesia?

Sistem perekenomian yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila atau dikenal juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi. Demokrasi Ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi adalah potensi, inisiatif, daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Adapun ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem perekonomian kita karena bersifat kontradiktif dngan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia adalah sebagai berikut :

1.    Sistem ”Free Fight Liberalism”, yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain

2.    Sistem “Etatisme”, negara sagat dominan serta mematikan potensi dan daya kresi unit-unit ekonomi di luar sektor negara

3.  Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu keompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Dasar Hukum Sistem Perekonomian Indonesia?

Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ini berarti bahwa sistem perekonomian di Indonesia harus mengacu serta berdasarkan pada kelima sila dalam Pancasila. Sehingga secara normatif landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Jadi sistem perekonomian di Indonesia harus berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, serta Keadilan Sosial. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sistem perekonomian di Indonesia adalah KEADILAN yang merupakan titik tolak, proses, serta sekaligus sebagai tujuan dari pelaksanaan ekonomi di Indonesia.

Landasan perekonomian Indonesia adalah pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945 hasil Amendemen, yang berbunyi sebagai berikut :

a.)    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;

b.)  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak

       dikuasai oleh negara;

c.)   Bumi, air, dan kekayaan ala yang terkandung si dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

       untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d.)  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

      kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

      dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sejarah Perekonomian Indonesia?

Sejarah perekonomian Indonesia di bagi menjadi tiga (3) orde, yaitu :

1.    Ekonomi Orde Lama (sebelum 1966)

Setelah kemerdekaan 1945, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk sekali, ekonomi nasional mengalami stagplasi akibat pendapatan penduduk Jepang, perang dunia ke II, perang revolusi dan akibat manajemen ekonomi makro yang sangat jelek. Tahun 1945-1956 Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi liberal, kekuasaan ada di tangan sejumlah partai politik dan sering terjadi konflik yang menyebabkan kehancuran perekonomian nasional. Setelah terjadi transisi politik ke sistem ekonomi atau demokrasi terpimpin (1957-1965), dimana kekuasaan militer dan presiden sangat besar. Sistem politik dan ekonomi semakin dekat dengan haluan dan pemikiran sosialis/komunis.

Keadaan ekonomi Indonesia terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi semasa penjajahan Belanda. Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit mendapatkan dana dari negara-negara barat, baik dalam bentuk pinjaman maupun PMA. Dan untuk membiayai rekonstruksi ekonomi dan pembangunan Indonesia sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Pada September 1965 terjadi kudeta G 30S PKI, yang meyebabkan terjadi perubahan politik yang sangat besar juga mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia dari sosialis ke semi kapitalis yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin besar.

      2.    Ekonomi Orde Baru (1966-1998)

Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan system ekonomi terbuka sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sebelum rencana pembangunan melalui Repelita dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga menyusun Repelita secara bertahap dengan target yang jelas, IGGI juga membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia.

Dampak Repelita terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama pada tingkat makro, pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun yang relative tinggi. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada dekade 1970-an disebabkan oleh kemampuan kabinet yang dipimpin presiden dalam menyusun rencana, strategi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak tahun 1973 atau 1974, juga pinjaman luar negeri dan peranan PMA terhadap proses pembangunan ekonomi Indonesia semakin besar. Akibat peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-an, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi ke Negara semi industri.

      3.   Ekonomi Orde Referensi (1998 sampai sekarang)

·         Pemerintahan BJ Habibie (1998)

Sejak juli 1997 rupiah mulai tidak stabil dan mulai menggoncang perekonomian nasional. Pada oktober 1997 Indonesia meminta bantuan keuangan IMF, nilai tukar rupiah terus melemah dari awalnya Rp. 2.500 per dollar AS sampai mencapai Rp. 15.000 per dollar AS, hal ini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang akhirnya juga memunculkan krisis politik ditandai dengan turunnya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 digantikan oleh wakilnya BJ Habibie.

·         Pemerintahan Abdurrahman Wahid / Gusdur (1999)

Ketidakstabilan politik dan sosial yan tidak kunjung surut selama pemerintahan Gusdur menaikkan tingkat country risk Indonesia. Hal ini ditambah semakin buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF, membuat pelaku-pelaku bisnis termasuk investor asing enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanam modalnya di Indonesia. Akibatnya perekonomian nasional pada masa Gusdur tahun 2001 cenderung lebih buruk daripada pemerintahan Habibie bahkan bias membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis tahun 1997.

·         Pemerintahan Megawati (2001)

Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati menghadapi keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Gusdur seperti tingkat suku bunga, inflasi saldo neraca pembayaran dan deficit APBN. Di masa ini direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Pada pemerintahan Megawati mulai tahun 2002 dan di tahun 2003 kondisi makro ekonomi semakin membaik yakni inflasi, tingkat suku bunga turun, kurs rupiah stabil, stabilitas politik tercipta dan roda perekonomian dapat roda perekonomian dapat bergerak kembali.

·         Pemerintahan SBY 2004 sampai sekarang

Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yakni BI rate, nilai tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal.

Sumber materi :

http://carapedia.com/sistem_perekonomian_indonesia_info206.html

http://herildagultom.blogspot.com/2011/03/sejarah-sistem-ekonomi-indonesia.html

http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-ekonomi-menurut-para-ahli.html

http://fajar-dwidiw.blogspot.com/2013/04/pengertian-ekonomi.html

http://arhieword.wordpress.com/2012/02/06/sistem-perekonomian-indonesia-makalah/

http://oziekonomi.wordpress.com/materi/materi-kelas-x/masalah-pokok-ekonomi

Sumber gambar :
Google